Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di lima kabupaten/kota di Bali yang menurut rencana akan digelar serentak, hingga kini masih mengambang. Ketidakjelasan itu membuat KPU Bali dan KPU di masingmasing kabupaten dan kota di Pulau Dewata belum bisa menjadwalkan tahapan pilkada.
Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan ketidakpastian proses dan waktu pelaksanaan menyebabkan KPU Provinsi Bali ketarketir. Raka Sandi menyampaikan pelaksanaan pilkada di daerah itu pada 2015 mungkin berlangsung September atau Oktober.
“Kita juga belum tahu jadwal persisnya, tetapi pelaksanaannya sekitar September atau Oktober tahun depan,“ ujarnya di Denpasar, kemarin.
Jadwal tersebut pun, kata dia, masih tentatif karena belum ada koordinasi dari KPU pusat soal tahapan pilkada. Padahal, menurut Raka Sandi, masa jabatan para kepala daerah di lima kabupaten dan kota tersebut akan berakhir pada Juli hingga Agustus 2015.
Itu berarti akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dalam beberapa bulan dan hal itu dikhawatirkan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selain jadwal, imbuhnya, sistem yang akan dilaksanakan belum pasti, apakah menggunakan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD. Sampai saat ini belum ada keputusan dari DPR apakah menerima atau menolak Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada Langsung.
Sementara itu, sambung Raka Sandi, KPU harus menyelesaikan banyak pekerjaan yang menyangkut tahapan pilkada, seperti penjaringan calon, standar pengadaan barang dan jasa, rekapitulasi, persoalan internal KPU, serta kebutuhan anggaran.
“Semua tahapan perlu proses dan menyita waktu. Bila tidak ada kepastian, KPU akan kewalahan,” tukasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cok Ngurah Pemayun berharap anggaran pilkada hendaknya dibuat secara tertulis karena terkait dengan pengajuan APBD 2015 yang akan segera ketuk palu. “Pihak KPU harus segera melaporkan biaya pilkada agar bisa dipersiapkan lebih awal.” (OL/P-3) Media Indonesia, 16/11/2014, halaman 3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar